Gubernur Harus Koordinasi dengan TKPKD

GUBERNUR HARUS KOORDINASI DENGAN TKPKD

http://www.suryainside.com/?mod=3&idb=331, Senin 30 Agustus 2010

Kupang – SI. Dalam merealisasikan program desa mandiri anggur merah, Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur disarankan agar membangun koordinasi dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), baik dilevel provinsi maupun pada level kabupaten/kota.

Demikian saran dari aktivis Perkumpulan Pengembangan Insisiatif dan Advokasi Rakyat (PIAR) NTT, Paul SinlaEloE, yang dihubungi dikantornya, pendapatnya mengenai Program Desa Anggur Merah pemerintah Provinsi NTT yang merupakan bagian dari strategi mengatasi masalah kemiskinan secara langsung dan membuka ruang bagi penyerapan tenaga kerja baru.

Menurut Paul SinlaEloE, perlunya dibangun koordinasi dimaksud dengan TKPKD NTT maupun pada level Kabupaten/Kota, karena lembaga tersebut dibentuk untuk mendisain upaya-upaya penanggulangan kemiskinan sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 15 Tahun 2010.

Paling tidak lanjut dia, Pemerintah Provinsi dalam hal ini gubernur harus membangun koordinasi dengan TPKD Kabupaten/Kota atau paling tidak dengan pemerintah desa supaya program Desa Mandiri Anggur Merah tidak bertentangan dengan RPJMDes yang telah dibuat oleh pemerintah desa, sehingga bisa diakomodir dalam APB Desa.

"Artinya, ini dimaksudkan agar jangan dibuka jalur baru bagi penanggulangan kemiskinan, karena sebelumnya sudah dibentuk tim untuk urusan penanggulangan kemiskinan", jelas dia.

Paling tidak tegas Paul SinlaEloE, pemerintah jangan hanya fokus pada pembangunan fisik di desa tetapi juga juga harus memberi perhatian kepada pembangunan non fisik seperti pembangunan sumberdaya manusia di desa.

"Ini saya bilang disini karena ada program PNPM sudah ada, sehingga dari program desa mandiri ini tidak tumpang tumpang tindih dengan PNPM", jelasnya.

Pada bagian lain dari penjelasannya, Paul SinlaEloE, mengatakan, desa-desa penerima bantuan program desa mandiri anggur merah harus benar-benar selektif karena kita tidak bisa samakan Desa Noelbaki di Kecamatan Kupang Tengah dengan Desa Fatumonas di Kecamatan Amfoang Tengah.

"Ini jelas ada peberdaannya sehingga perlu ada perbedaan kriteria yang dipakai untuk menyeleksi desa-desa", kata dia.

Dia kemudian memisalkan dengan desa yang katagorinya miskin, sangat miskin, dan sebagainya. Karena Desa Noelbaki dengan 932 Rumah Tangga Miskin (RTM) dan Desa Fatumonas Kecamatan Amfoang Tengah dengan 246 RTM, tentu membutuhkan kriteria yang berbeda dengan melihat letak wilayah untuk mengakses pelayanan publik dan kualitas kemiskinan itu sendiri.

Karena semiskin-miskinnya orang di Desa Noelbaki, tidak semiskin orang di Desa Fatumonas. Kata dia, di Desa Fatumonas mungkin hanya ada satu televisi, dan itu sudah disebut orang kaya, sedangkan di Desa Noelbaki, orang miskin juga punya televisi.

"Ini artinya, untuk mengukur kemiskinan jangan menggunakan titik star yang sama", ungkap Paul SinlaEloE.(Herry.Battileo).