Tahanan Mati di Dalam Sel Polisi, Keluarga Mengadu ke DPRD

TAHANAN MATI DI DALAM SEL POLISI, KELUARGA MENGADU KE DPRD

https://regional.kompas.com/read/2016/02/15/20301791/Tahanan.Mati.di.Dalam.Sel.Polisi.Keluarga.Mengadu.ke.DPRD. Senin, 15 Februari 2016

KUPANG, KOMPAS.com - Sejumlah keluarga Marianus Oki, tahanan yang tewas di dalam sel pos polisi Manamas, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur (NTT), mendatangi kantor DPRD NTT untuk mengadukan kasus tersebut ke DPRD.

Keluarga menganggap kasus tersebut tidak ditangani serius oleh kepolisian setempat.

Keluarga Marianus yang datang mengadu ke Komisi I DPRD NTT itu terdiri dari sang istri Maria Kefi dan dua anaknya, kakak kandungnya, Marianus Yohanes Au, dan dua orang pendamping hukum dari LSM, Viktor Manbait (Lakmas Cendana Wangi NTT) dan Paul Sinlaeloe (PIAR NTT).

Dalam pertemuan yang dihadiri oleh sejumlah anggota Komisi I DPRD NTT, Senin (15/2/2016), juru bicara keluarga, Viktor Manbait mengatakan, tujuan keluarga Marianus datang ke DPRD untuk mempertanyakan masalah perlindungan keamanan warga negara TTU.

Viktor menjelaskan, ada warga negara yang ditangkap dan ditahan secara sewenang-wenang oleh polisi dan kemudian mati di dalam sel. Menurut dia, hal ini adalah persoalan serius yang juga harus disikapi bersama oleh semua pihak termasuk DPRD NTT.

Kata Viktor, bagaimana mungkin seorang warga negara yang seharusnya mendapatkan perlindungan justru mati di tangan aparat penegak hukum.

“Kami ingin agar teman-teman di DPRD memberi perhatian yang serius terhadap kasus ini. Apakah di TTU boleh ada polisi ataukah tidak. Karena toh di tangan polisi tetap saja warga negara mati,” kata Viktor sambil menjelaskan kronolog tewasnya Marianus di dalam sel tahanan.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi I DPRD NTT, Kasintus Proklamasi Ebu Tho mengatakan, pihaknya sangat mengharapkan pihak Polres TTU dan Polda NTT untuk segera melakukan penyelidikan yang mendalam dan serius, untuk mendapatkan atau mengungkap siapa saja pelaku utama dalam peristiwa ini.

“Setelah pertemuan ini, komisi I sepakat untuk mengundang polda dan jajaran guna melakukan dengar pendapat dengan gabungan komisi DPRD yang lain. Tujuannya untuk menuntaskan kasus ini, sehingga kasus ini tidak berlarut-larut seperti kasus yang lain dan tidak terulang lagi,” kata Kasintus.

Untuk diketahui, Marianus ditahan di pos polisi Mananam pada 12 Desember 2015 lalu. Ia dituduh memperkosa seorang ibu rumah tangga.

Kepala Sub Bagian Humas Polres TTU Iptu Petrus Liu mengatakan, tubuh Marianus ditemukan terkapar oleh seorang anggota Brimob yang bertugas di dekat pos polisi tersebut. Marianus sempat dibawa ke puskesmas terdekat, tetapi nyawanya tidak tertolong. (Sigiranus Marutho Bere)

Diduga Direskrimsus Polda NTT Tidak Paham SP3

DIDUGA DIRESKRIMSUS POLDA NTT TIDAK PAHAM SP3

http://www.suryainside.com/?mod=3&idb=6964, Senin, 15 September 2014

Kupang-SI. Menurut  Paul SinlaEloE, Koordinator Divisi Anti Korupsi PIAR Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pernyataan dari Direktur Reskrimsus POLDA NTT, Kombes Pol Mochamad Slamet, di berbagai media cetak dan online bahwa pihak POLDA NTT akan dan atau telah menghentikan penyidikan perkara dugaan korupsi dana hibah PSSI Kab. Kupang TA.2012 dan telah menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan (SP3) dengan alasan bahwa Ketua PSSI Kabupaten Kupang, Yohanis Mase (tersangka), telah menyerahkan uang senilai Rp 230 juta kepada penyidik Subdit Tipikor Ditreskrimsus POLDA NTT berkaitan dengan kasus dugaan korupsi dana hibah PSSI Kab. Kupang TA.2012, mengindikasikan bahwa Direktur Reskrimsus POLDA NTT, Kombes Pol Mochamad Slamet, diduga tidak memahami alasan-alasan penghentian penyidikan diatur secara limitatif dalam pasal pasal 109 ayat (2) KUHAP, yakni: Pertama, Tidak diperoleh bukti yang cukup, yaitu apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka.

Lebih rinci menurut Paul, Peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana. Penghentian penyidikan demi hukum, alasan ini dapat dipakai apabila ada alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana, yaitu antara lain karena nebis in idem, tersangka meninggal dunia, atau karena perkara pidana telah kedaluwarsa. Masih menurut Paul, Kombes Pol Mochamad Slamet, diduga juga tidak memahami substansi dari Pasal 4 UU No. 20 Tahun 2001, Tentang Revisi Atas UU No. 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang pada intinya mengamanatkan bahwa, “Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana”. Mengingat bahwa Ketua PSSI Kabupaten Kupang, Yohanis Mase telah ditetapkan sebagai tersangka sejak tahun 2013 dengan 2 (dua) alat bukti yang sah serta penyidik Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus POLDA NTT juga pernah mengirimkan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) kasus tersebut kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati)  NTT pada tahun 2013, Ditegaskan Paul,  PIAR NTT akan selalu mendukung, mendesak dan akan mengawal kinerja pihak POLDA NTT dalam proses penegakan hukum kasus dugaan korupsi dana hibah PSSI Kab. Kupang TA.2012. Sebagai bukti keseriusan PIAR NTT dalam mendukung kinerja pihak POLDA NTT dalam penuntasan kasus dugaan korupsi dana hibah PSSI Kab. Kupang TA.2012, maka PIAR NTT selalu bersedia menyuplai data hasil investigasi PIAR NTT berkaitan dengan kasus dugaan korupsi dana hibah PSSI Kab. Kupang TA.2012. 

Belanja hibah sebagai salah satu komponen keuangan daerah yang setiap tahunnya dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selayaknya dikelola secara tertib, taat peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomi, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk rakyat. Mengingat bahwa belanja hibah sejatinya diperuntukkan untuk akselerasi pembangunan daerah guna mencapai kesejahteraan rakyat, maka tindakan dari pihak kepolisian (POLDA NTT) yang telah memulai membongkar kasus dugaan korupsi dana hibah PSSI Kabupaten Kupang Tahun Anggaran (TA) 2012 senilai Rp.500.000.000,00 patut diberi apresiasi.

Sebagai bentuk apresiasi dan wujud partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi, kami dari PIAR NTT yang adalah organisasi masyarakat sipil dan concern terhadap kerja-kerja pemberantasan korupsi, akan berpendapat dan bersikap. Dirincikan Paul, Para pengambil kebijakan di Kab. Kupang telah menganggarkan dalam APBD Kab. Kupang TA 2012, belanja hibah sebesar Rp.4.425.550.000,00 dimana pada pos belanja tidak langsung terdapat anggaran sejumlah Rp.1.000.000.000 diperuntukan untuk Tim PSSI Kab. Kupang. Uang sejumlah Rp.1.000.000.000,00 ini dalam APBD Kab. Kupang TA.2012 dengan kode rekening 5.1.4.05.3 dan teknis pengelolaan administrasinya berada pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. (Lihat Perda Kab. Kupang No.3 tahun 2012, tentang APBD TA.2012 dan Perbub kab. Kupang No. 6 Tahun 2012, tentang Penjabaran APBD TA.2012).

Fakta ini harus mendapat perhatian serius dari pihak POLDA NTT dalam proses penegakan hukum kasus dugaan korupsi dana hibah PSSI Kab. Kupang TA.2012, karena secara yuridis teknis, penganggaran dana hibah APBD hanya diperbolehkan ke KONI di daerah dan KONI pula yang berhak menyalurkan anggaran hibah tersebut ke organisasi cabang olah raga. Konsekwensinya, Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah yang adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari APBD antara pemerintah daerah dengan penerima hibah harus dibuat dan ditandatangani bersama antara Pemkab Kupang dengan KONI bukannya dengan Pengcab PSSI Kab. Kupang, sebagaimana tertera dalam Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah Antara Pemkab Kupang dengan Pengcab PSSI Kab. Kupang, No. 09 Tahun 2012 dan No.07/IV/PSK/2012, tanggal 30 April 2012.

Hal lain yang harus mendapat perhatian pihak POLDA NTT dalam pengungkapan kasus dugaan korupsi dana hibah PSSI Kab. Kupang TA.2012 adalah terdapat indikasi kuat bahwa pihak Pemkab Kupang diduga telah menyalurkan dana hibah untuk pengembangan persepakbolaan di Kab. Kupang pada kepengurusan yang tidak tepat. Hal ini dapat dibuktikan dengan mencermati dan membandingkan secara cerdas untuk mengukur keabsahan antara Surat Keputusan Ketua Pengcab PSSI Kab. Kupang No. 01 Tahun 2012, Tentang Pengurus Cabang PSSI Kabupaten Kupang (PSK) Masa Bhakti 2012-2017, yang ditetapkan di Kupang, pada tanggal 27 Maret 2012, dan ditandtangani oleh Yohanis J. Masse, S.Th dalam kapasitas sebagai Ketua Pengcab PSSI Kab. Kupang dengan Surat Keputusan Pengda PSSI NTT No:Skep/28/II/2007, Tentang Pengukuhan Personalia Pengurus Cabang PSSI kabupaten Kupang PeriodenTahun 2007-2012, yang ditetapkan di Kupang, pada tanggal 25 Februari 2007, dan ditandatangi bersama oleh Drs. Frans Lebu Raya dalam kapasitas sebagai Ketua Umum Pengda PSSI NTT dan Drs. Martinus Meowatu dalam kapasitas sebagai Sekretaris Umum Pengda PSSI NTT.

Selain itu, pihak POLDA NTT harus segera memeriksa secara serius para pihak yang diduga terkait dalam proses penganggaran sampai dengan pemanfaatan dana hibah PSSI Kab. Kupang TA.2012, diantaranya: Pertama, Bupati Kupang selaku Kepala daerah yang bertugas menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan, sekaligus selaku pihak yang menandatangi Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan pihak penerima hibah. Kedua, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD sekaligus bertugas memberikan pertimbangan atas rekomendasi kepada Kepala Daerah berkaitan dengan usulan hibah dari pihak yang membutuhkan dana hibah. Ketiga, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. Keempat, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait yang bertugas untuk melakukan dan menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada kepala daerah melalui TAPD berkaitan dengan usulan hibah dari pihak yang membutuhkan dana hibah. Kelima, Pimpinan organisasi penerima hibah yang memanfaatkan dana hibah dan sekaligus selaku pihak yang menandatangi NPHD dengan pihak Pemberi Hibah. Keenam, Dewan Perwakilan Rakyat Kab. Kupang yang ikut membahas APBD Kab. Kupang TA.2012.

Dalam rangka penuntasan kasus dugaan korupsi dana hibah PSSI Kab. Kupang TA.2012 ini, pihak POLDA NTT dapat mengkaji secara kritis dalam sejumlah produk peraturan perundang-undangan, yakni: Pertama, UU No.3 Tahun 2005, Tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Kedua, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Ketiga, Permendagri No. 59 Tahun 2007, Tentang Perubahan Atas Permendagri No. 13 Tahun 2006, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Keempat, Permendagri No. 21 Tahun 2011, Tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri No.  13 Tahun 2006, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Kelima, Permendagri No. 22 Tahun 2011, Tentang Pedoman Penyusunan APBD 2012. Keenam, Permendagri No. 32 Tahun 2011, Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Ketujuh, Perda Kab. Kupang No.3 tahun 2012, tentang APBD TA.2012. Kedelapan, Perbub kab. Kupang No. 6 Tahun 2012, tentang Penjabaran APBD TA. 2012. Kedelapan, Perbup Kab. Kupang No. 1 Tahun 2012, Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD, Untuk selanjutnya pihak POLDA NTT bisa “menjerat” para pelaku bermasalah dalam kasus dugaan korupsi dana hibah PSSI Kab. Kupang TA.2012 dengan pasal 2 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001, Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001, Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Mengingat bahwa penuntasan kasus korupsi hanya bisa berjalan optimal apabila ada partisipasi aktif dari masyarakat, maka berdasarkan pada: Pertama, UUD 1945, Pasal 28, Pasal 28C (1), Pasal 28C (2), Pasal 28D (1), Pasal 28D (3), Pasal 28E (2), Pasal 28E (3), Pasal 28F, Pasal 28H (2), Pasal 28I (1), Pasal 28I (5). Kedua, TAP MPR No.XI Tahun 1998, Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN. Ketiga, Pasal 9 UU No. 28 Tahun 1999, Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Berwibawa dan Bebas dari KKN. Keempat, Pasal 41 UU No. 20 Tahun 2001, Tentang Revisi Atas UU No. 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kelima, PP No. 68 Tahun 1999, Tentang Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara. Keenam, PP No. 71 Tahun 1999, Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Herry Battileo)

PSB Lakukan Pengawasan di Sekolah Negeri

PSB LAKUKAN PENGAWASAN DI SEKOLAH NEGERI

http://www.suryainside.com/?mod=3&idb=6541, Kamis, 3 Juli 2014

Kupang-SI.  Antispasi pungutan liar (pungli) yang sering dilakukan oleh pihak sekolah tingkat SMP, dan SMA/SMK Negeri di Kota Kupang dalam Penerimaan Siswa Baru (PSB), maka  Tim pemantau penerimaan peserta didik baru tahun 2014-2015 akan melakukan pemantauan di  10 Sekolah negeri  yang ada di Kota Kupang.

Tim Pemantau penerimaan siswa baru ini terdiri dari Dinas PPO Kota Kupang, Dewan pendidikan Provinsi NTT, Dewan pendidikan Kota Kupang, PIAR NTT, Bengkel APPek, dan Ombusdman RI Perwakilan NTT. Hal ini dikatakan, Wakil Walikota Kupang, Hermanus Man kepada wartawan di Kupang.

Menurutnya, sekolah yang menjadi sasaran pemantauan dan pengawasan dari tim adalah,  SMAN 1, SMAN 2, SMAN 3, SMAN 5 dan SMKN 1 serta SMKN 2. sedangkan untuk tingkat SMP yakni SMPN 1, SMPN 2, SMPN 5 dan SMPN 8.

Ia mengaku, beberapa persoalan yang kerap terjadi setiap tahun dalam penerimaan siswa baru khusus disekolah negeri karena cukup membludaknya pendaftar pada sekolah tertentu, dan kesempatan itu sering ada sekolah yang melakukan pungutan, baik itu uang pendaftaran  maupun sumbangan dengan dalih untuk pembelian meja kursi. Hal ini yang dinilai sangat memberatkan orang tua peserta didik maka itu tim yang dibentuk akan mengawasinya .

Ia mengatakan, selain melarang adanya pungutan, pemerintaha Kota Kupang juga membatasi jumlah siswa dalam setiap rombongan belajar. Untuk, TK/RA maximal  25 orang perkelas, SD/MI 32 orang perkelas, SMP/MTs 32 orang perkelas, SMPBL sebanyak 8 orang perkelas, SMA/MA sebanyak 34 orang perkelas, SMALB sebanyak 8 orang perkelas, dan SMK 34 orang perkelas.

"Pembatasan itu untuk menghindari menumpuknya siswa pada sekolah negeri yang ada, sedangkan sekolah swasta tidak kebagian siswa," Kata Hermanus..

Sementara perwakilan dari PIAR NTT, Paul Sinlaeloe mengatakan  dalam pengawasan penerimaan siswa baru, Tim yang yeng tergabung akan memasang binder di 10 sekolah yang lengkap dengan nomor kontak pengaduan jika ada orang tua siswa mengalami hal tersebut maka langsung menghubungi. (TIM)

Oknum Kajari Diduga Tilep Dana Operasional Rp 2,6 Milyar

OKNUM KAJARI DIDUGA TILEP

DANA OPERASIONAL RP 2,6 MILYAR

http://balinewsnetwork.com/2016/10/22/oknum-kajari-diduga-tilep-dana-operasional-rp-2-6-milyar/, Sabtu, 22 Oktober 2016

Kupang/BaliNewsNetwork-Oknum Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) pada Kejaksaan Tinggi NTT diduga melakukan penyimpangan dana operasional hingga Rp 2, 6 milyar. Sayangnya, pihak Kajati NTT masih enggan menyebut nama Kajari tersebut.

“Penyimpangan yang dilakukan oknum Kajari itu terjadi sejak tahun 2015 hingga 2016. Total dana yang menjadi temuan mencapai Rp 2, 6 milyar,” ujar Kajati NTT, John W. Purba saat kepada wartawan, Kamis (20/10/2016).

Purba menjelaskan, pihaknya telah memberikan teguran terhadap oknum Kajari tersebut sejak tahun 2015 lalu. Namun, kesalahan itu tetap diulang lagi. Hingga akhirnya tim internal Kejati NTT kembali menemukan penyimpangan terhadap dana operasional senilai Rp 2, 6 milyar.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, oleh tim pengawasan Kejati NTT, direkomendasikan untuk menjatuhkan hukuman berat untuk oknum Kajari tersebut. Rekomendasi hukuman itu telah dikirim berserta  berkas temuan ke Jaksa Agung RI.

“Sudah ada rekomendasi hukuman untuk Kajari berdasarkan hasil pemeriksaan pengawasan dan berkasnya kami kirim ke Kejagung RI,” ucap Purba.

Setelah dilakukan pemeriksaan, kata Purba, oknum Kajari tersebut telah mengembalikan uang senilai Rp 450 juta.

Terpisah, Koordinator Divisi Anti Korupsi PIAR NTT, Paul Sinlaeloe mengatakan bahwa tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh oknum kejaksaan tersebut merupakan penyalahgunaan wewenang karena perbuatan tersebut masuk dalam tindak pidana korupsi.

Dia juga menilai, pihak Kejati NTT lemah dalam melakukan pengawasan internal terhadap anggotanya, sehingga terjadi penyimpangan.

“Ini terjadi karena lemahnya pengawasan dari Kajati NTT”. Terkait dengan jabatan dan profesinya akan ditangani oleh komisi kejaksaan (Komjak). Sedangkan terkait perbuatan korupsi harus ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Paul menambahkan, PIAR NTT akan bersurat kepada KPK untuk mengusut tuntas kasus ini. (Amar Ola Keda)

Ketika Bank NTT Dianggap Lakukan Kejahatan Perbankan

KETIKA BANK NTT DIANGGAP LAKUKAN KEJAHATAN PERBANKAN

https://indotimnews.com/ketika-bank-ntt-dianggap-lakukan-kejahatan-perbankan/, Senin, 16 Februari 2015

Indotimnews.com- Koordintor Devisi Anti Korupsi Pusat Informasi Advokasi Rakyat (PIAR) Nusa Tenggara Timur (NTT), Paul SinlaeloE menilai pemberian dana tatiem (Bonus bagi para direksi) dan dana jasa produksi (Bonus bagi karyawan) sebesar Rp 9,1 miliar tahun 2013 merupakan kejahatan perbankan.

“Pemberian dana tantiem, bonus, atau gratifikasi ada mekanisme dan aturan yang jelas,” katanya kepada wartawan di Kupang, Jumat, 13 Februari 2015.

Dia mengatakan, jika dalam pemberian dana tersebut menyalahi aturan, maka terindikasi korupsi, atau dikategorikan sebagai tindakan pidana dan kejahatan perbankan.

BPK RI Perwakilan NTT dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) telah menemukan ada kesalahan prosedur yang melanggar aturan dalam pemberian dana tantiem dan jasa produksi kepada direksi dan karyawan yang berpotensi merugikan bank sebesar Rp 9,1 Milliar, maka bukan hanya sangsi administrasi tetapi harus diikuti oleh sangsi pidana.

“BPK itu selalu normatif memberikan analisis LHP dari sisi administrasi perundangan. Namun, jika dicermati secara baik ada unsur pelanggaran undang-undang, termasuk dalam kategori korupsi,” tegasnya.

Karena itu, dia meminta kepada pihak kejaksaan dan kepolisian untuk bisa mengusut tuntas dugaan pembagian dana tantiem dan jaspro di Bank NTT itu. “Yah, kalau bisa polisi dan jaksa respon terhadap dugaan korupsi tersebut,” katanya.

Selain itu, dia mengaku mendukung langkah DPRD NTT yang akan memproses masalah ini secara politik dengan berencana menggunakan hak angket. “Itu langkah yang tepat,” katanya.

Ketua DPRD NTT Anwar Pua Geno menyesalkan langkah Gubernur NTT yang mengosongkan jabatan di Dinas Pariwisata NTT, karena pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan baru di daerah ini. “Kami sangat sesalkan dan mempertanyakan pertimbangan Gubernur mengosongkan jabatan dinas pariwisata,” katanya. (nttterkini.com)