TTS Peringkat 1 Human Trafficking

TTS PERINGKAT 1 HUMAN TRAFFICKING

https://www.teras-ntt.com/tts-peringkat-1-human-trafficking/, Rabu, 30 September 2015

KUPANG, Terasntt.com– Dari 312 kasus human trafficking yang ditangani Rumah Perempuan Kupang sejak tahun 2012 hingga Juli 2015, terbanyak berasal dari Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) disusul Kabupaten Kupang.

Hal itu diungkapkan Direktris Rumah Perempuan Kupang, Libby SinlaEloE kepada Terasntt.com di kantornya, Rabu (30/9/2015).
Ia merincikan, dari 15 Kabupaten dan kota di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) yang mengalami kasus human trafficking tertinggi berasal dari wilayah Kabupaten TTS sebanyak TTS 91 kasus dan Kabupaten Kupang 56 kasus.

Kasus human trafficking lainnya yang ditangani RPK yakni asal Ende sebanyak satu kasus, Kota Kupang berjumlah 11 kasus, 9 kasus asal Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Malaka berjumlah 27 kasus, Kabupaten Belu sebanyak 31 kasus, satu kasus asal Kabupaten Sikka, kabupaten Alor berjumlah dua kasus, dan Kabupaten Lembata sebanyak dua kasus.

Sedangkan Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) sebanyak 10 kasus, tujuh kasus asal Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah sebanyak 20 kasus, Kabupaten Sumba Barat Daya 17 kasus dan Kabupaten Sumba Barat sebanyak 27 kasus.

“Dalam pembrantasan kasus ini, yang harus dilakukan adalah dengan cara pencegahan dan penindakan. Untuk pencegahan diperlukan adanya suatu kebijakan dari Kepala daerah di masing-masing wilayah serta peran dari semua stakeholder dan seluruh proses di akar rumput namun perlu ada penindakan yang tegas terhadap pelaku,” katanya.

Menurutnya, jumlah yang ditangani pihaknya hanya sebagian kecil dari keseluruhan kasus human trafficking yang terjadi di NTT. Untuk menekan pertumbuhan kasus itu kata Libby, Pemkot Kupang melalui instansi terkait supaya dilakukan pengawasan serius terhadap perusahan pengerah tenaga kerja. Sebab menurutnya, hingga saat ini ada sejumlah PJTKI nakal yang kerap memanipulasi administrasi para Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI).

“Ada PJTKI yang resmi tetapi saat rekruitmen CTKI memanipulasi admintrasi seperti, penipuan usia pekerja, nama, dan tempat tinggal. Kita pahami bersama bahawa selama ini Kota Kupang dijadikan sebagai daerah dan para PJTKI melakukan berbagai upaya untuk memproses data administrasi CTKI. Pemkot harus perketat pengawasan,” tandasnya.

Ditemui secara terpisah, aktivis PIAR NTT, Paul SinlaEloE mengatakan, dalam melaksanakan pengawasan PJTKI, pemerintah tidak sekedar mengawasi tetapi ada fungsi lain yang melekat di dalamnya. Sebab menurutnya, berdasarkan UU nomor 21 tahun 2007 mengamanatkan, pemerintah daerah wajib melakukan pencegahan dan penindakan terhadap perdagangan orang.

“Tetapi faktanya, Pemerintahan di NTT, lebih enjoy mengurus politik untuk kepentingan pribadi dari pada mempedulikan persoalan kemanuasian dalam kasus perdagangan orang,” ujarnya.

Menurutnya, bukti konkrit dalam kasus perdagangan orang, pencitraan lebih tertarik menjemput jenasah dan memamerkan krans bunga tanda duka cita ,dari pada memperbaikai sistim ketenagaan kerja di NTT.(rif)

Golkar NTT Bentuk Lagi Dua Satgas Baru

GOLKAR NTT BENTUK LAGI DUA SATGAS BARU

http://www.lintasntt.com/golkar-ntt-bentuk-lagi-dua-satgas-baru/, Rabu, 13 Juni 2018

Kupang – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Nusa Tenggara Timur (NTT) membentuk lagi dua satuan tugas (satgas) baru yang dipimpin kelompok di luar partai.

Dua satgas itu adalah Satgas Anti Perdagangan Manusia dan Satgas Pembela Pancasila. Sebelumnya Golkar telah membentuk satgas anti korupsi dan satgas antinarkoba

Ketua DPD Partai Golkar Melki Laka Lena mengatakan pembentukan satgas merupakan komitmen partai golkar untuk membangun sinergi bersama pihak lain untuk mengatasi masalah tersebut.

“Satgas dipimpin oleh orang-orang yang selama ini aktif di isu-isu itu,” kata Laka Lena saat jumpa pers di Kantor DPD Partai Golkar NTT, Selasa (12/6) malam.

Seperti satgas anti perdagangan manusia, golkar ingin melakukan pengawalan terhadap gugus tugas yang selama ini bekerja melawan perdagagan manusia dan pemulangan jenasah tenaga kerja Indonesia (TKI) asal NTT yang melahirkan di luar negeri.

Satgas Anti Perdagangan Manusia dipimpin Martinus Gabriel Goa. "Untuk satgas anti korupsi kami mengharapkan dipimpin Paul SinlaEloE, tapi Golkar belum melakukan komunikasi," katanya.

Untuk satgas Anti Korupsi, Golkar akan membuat tiga divisi yaitu administrasi, Pemberantasan (Pencegahan dan Penindakan), dan investigasi. Namun menurut Laka Lena, golkar berfokus pada pencegahan.

Partai Golkar telah meminta bantuan Komisi Pemberantasan Korupsi guna membuat formulasi yang disetujui yang diajukan kepada seluruh calon anggota legislatif mengenai cara mencegah praktik korupsi.

Dia mengingatkan agar anggota partai tidak terlibat kasus korupsi dan suap. Jika terlibat, maka pencalonan akan dibatalkan. Golkar juga tidak akan memberikan pendampingan hukum. Hal ini sudah berjalan di Partai Golkar. Buktinya, aturan ini sudah dikenakan juga untuk mantan ketua Partai Golkar Setya Novanto. 

"Kalau terlibat korupsi dan suap, itu ranah pribadi," kata Dia.

Untuk satgas antinarkoba, akan menyasar anak-anak muda usia sekolah dan mahasiswa, sedangkan satgas pembela pancasila akan fokus kepada perempuan dan pemuda.

Juru Bicara Satgas Anti Perdagangan Manusia, Megasari Akhlis menyebutkan satgas telah terlibat antara lain terlibat saat menjemput dan memulangkan jenasah TKI ke kampung halamannya.

Satgas ini berkantor di DPD Golkar NTT dan akan membangun call center yang dioperasikan selama 1 × 24 jam.

"Jika ada pengaduan, langsung direspon," kata Megasari.

Satgas ini juga mengagungkan pembangunan balai latihan kerja (BLK) berstandar internasional di Kota Kupang dengan bantuan anggota DPR asal NTT, Julianus Pote Leba. "Kami harap orang NTT yang bekerja di luar negeri terlindungi hak-haknya," katanya. (gma)

Masyarakat Flotim “Gugat” Perjalanan Bupati Cs ke Portugal

MASYARAKAT FLOTIM “GUGAT”

PERJALANAN BUPATI CS KE PORTUGAL

http://www.zonalinenews.com/2015/02/masyarakat-flotim-gugat-perjalanan-bupati-cs-ke-portugal/, Sabtu, 21 Februari 2015

ZONA LINE NEWS, LARANTUKA,- Kunjungan Bupati Flores Timur, Yoseh Lagadoni Herin, Ketua DPRD Yoseph Sani Betan, Uskup Larantuka Mgr. Fransiskus Kopong Kung, Pr dan Kepala Dinas Pariwisata melakukan kunjungan Dinas ke Portugal pada tanggal 17 Februari 2015 lalu, dinilai banyak kalangan masyarakat sebagai bentuk menghabiskan uang rakyat. Hal ini disampaikan salah satu masyarakat Flores Timur, Noben Dasilva kepada Zona Line News, Sabtu 21 Februari 2015.

Noben menuturkan, perjalanan yang dilakukan Bupati bersama rombongannya keluar negeri hanya menghabiskan uang rakyat. Sebaiknya uang tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat Flotim yang sedang merintih dan memohon bantuan. Tidak ada manfaat dari kunjungan tersebut.

”Dana yang digunakan Legislatif, Eksekutif dan Rohaniwan ke Portugal sebaiknya digunakan untuk kepentingan yang lebih besar bagi masayarakat Flotim. Seandainya dana tersebut digunakan untuk perbaikan infrastruktur di Flotim, maka tingkat manfatnya lebih besar, dari pada untuk sesuatu hal yang tidak bermaanfat seperti itu,” tegas Noben.

Noben melanjutkan, Pemerintah Flotim semestinya jeli melihat penderitaan masyarakat sekarang ini. Dimana angka tingkat kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan terhadap perempuan semakin tinggi dibanding tahun- tahun sebelumnya, sehingga dana yang dikeluarkan untuk bertamasya ke Portugal sebaiknya digunakan untuk mensosialisasikan Undang – Undang Kekerasan Terhadap Anak dan Kekerasan Rumah Tangga (KDRT). Hal ini sangat penting dalam upaya menekan kekerasan terhadap perempuan dan anak di daerah ini.

“jika benar kunjungan tersebut berkaitan dengan Pariwisata maka, itu sangat disayangkan. Saya katakan demikian, karena obyek wisata yang ada sekarang tidak diperhatikan serius oleh Pemerintah. Untuk apa pergi ke Portugal kalau aset Pariwisata tidak dibenahi secara baik?” tanya Noben dengan kesal.

Hal senada juga disampaikan Orang Muda Flotim , Fransiskus Keban kepada Zona Line News, yang menyatakan, bahwa perjalanan Bupati, Ketua DPRD, Uskup dan Kepala Dinas Pariwisata ke Portugal, sah-sah saja jika Kepala Daerah bepergian keluar daerah, untuk urusan yang sangat mendesak. Namun jika hanya mau menjalin kerjasama dengan pihak Portugal terkait Sister City, ini menjadi soal.

“Kita tidak serta merta bangun kerja sama jika, pihak kita belum siap secara mental apalagi soal infrastruktur. Apalagi kita berupaya menyandingkan kota kita dengan Qurem yang unggul dalam segala hal. Ini merupakan tindakan konyol dan tidak bermanfaat. Ibarat berperang tanpa mempersiapkan perlengkapan perang”, tutur Frans.

Lanjut Frans, bayangkan aset Pariwisata kita yang pernah menjadi kebanggaan dan model Kota, seperti Pemandian Air Panas saja tidak diurus dengan baik, bagaimana mungkin dapat dikatakan kota kembar? Ini suatu lelucon yang sedang diciptakan Pemerintah, dan bisa saja ada kepentingan dibalik semua ini.

“Persoalan yang tidak pernah ada solusi yang dialami masyarakat Flotim selama ini yakni air, listrik, tarif kendaraan, dan lain sebagainya yang dianggap Pemerintah biasa-biasa saja padahal ini memiliki nilai urgensitas yang tinggi karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Saya ambil contoh soal tarif kendaraan, hingga sekarang saja belum ada SK resmi dari Bupati mengenai tarif kendaraan sehingga tarif kendaraan sejauh ini masih berlaku normal, padahal kita tahu harga BBM telah diturunkan. Oleh karenanya, saya yang juga merupakan salah satu masyarakat meminta klarifikasi pemerintah terkait tujuan perjalanan ke portugal dan biaya perjalanan. Hal ini untuk menjaga tidak ada opini liar yang berkembang di masyarakat. Saya mengharapkan agar Legislatif dan Eksekutif terbuka, dan tidak ada dusta diantara dua lembaga ini dan masyarakat Flotim pada umumnya,”tegas Frans.

Menyikapi hal tersebut anggota DPRD Flotim Mikhael Mike Hayon angkat bicara ketika dihubungi pertelpon menuturkan, perjalanan Bupati ke Portugal didaerah Qurem patut dipertanyakan, karena Pemerintah tidak menjelaskan secara detail MOU yang telah ditandatangai bersama. Bisa jadi perjalanan Pemerintah ke Portugal hanya menghabiskan anggaran diakhir masa jabatan.

“Saya lihat perjalanan pejabat ke Qurem- Portugal merupakan pelisiran diahkir jabatan. Ibaratnya pertandingan bola kaki Liga champions dimana pemain bertandang ke kandang lawan, maupun sebaliknya. Tidak ada output yang dihasilkan, selama kontrak kerja disepakati bersama.Malah menelan anggaran yang sangat besar dan terkesan mahal, sehingga DPRD akan memanggil Bupati setelah kembali dari Potugal untuk mempertanggungjawabkan perjalannya bersama rombongannya, ” ungkapnya.

Sementara itu Wakil Bupati Valentinus Tukan yang dimintai tanggapan mengenai perjalanan Bupati, cs enggan memberikan komentar, dan meminta kepada awak media menunggu sampai kembalinya Bupati ke Larantuka. Hal senada pun disampikan Wakil Ketua DPRD Flores Timur Matias Werong Enai ketika hendak diwawancarai media ini.

Melihat persoalan ini, Koordinator Divisi Anti Korupsi PIAR NTT, Paul SinlaEloE, Sabtu 21 Februari 2015 ketika dikonfermasi via telpon menegaskan, suatu MOU yang pemrintah idealnya diketahui pihak legislatif, jika MOU itu tidak diketahui seluruh wakil rakyat di Flotim, maka patut dipertanyakan kepentingan dibalik penendatanagan MOU tersebut.

“Pihak DPRD Flotim Harus melakukan dengar pendapat, dengan pihak Eksekutif dalam hal ini memanggail Bupati Flotim, untuk menjelaskan keberangkatannya ke portugal dan menjelaskan isi MOU kepada Rakyat melalui wakilnya yang ada di parlemen”, ujar Paul.(*polce/A1)