Pekerja Bandara Rekrut 1.573 TKI secara Ilegal

PEKERJA BANDARA REKRUT 1.573 TKI SECARA ILEGAL

https://regional.kompas.com/read/2016/09/01/20190091/Pekerja.Bandara.Rekrut.1.573.TKI.secara.Ileg?page=all, Kamis 1 September 2016

KUPANG, KOMPAS — Pekerja alih daya (outsourcing) di Bandara El Tari, Kupang, Yohanes Rindi (34), sejak Januari 2015 hingga Juli 2016, secara ilegal merekrut 1.573 tenaga kerja Indonesia asal Nusa Tenggara Timur. Ia menghimpun uang Rp.1,6 miliar dari hasil kejahatannya itu.

Setidaknya ada tujuh kelompok jaringan besar yang dibentuk Yohanes Rindi. Mereka merekrut calon tenaga kerja Indonesia secara tersembunyi di 22 kabupaten dan kota di NTT. Jaringan Rindi menyebar sampai ke tingkat RT dan RW sehingga aparat kepolisian butuh waktu cukup lama untuk mengungkap kasus itu.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah NTT Ajun Komisaris Besar Jules Abraham Abast, di Kupang, Rabu (31/8), mengatakan, dari 1.573 TKI yang direkrut itu, sebanyak 200 orang telah diidentifikasi penyidik Polres Kota Kupang dan Polda NTT. Identifikasi menyangkut nama TKI, daerah asal, orangtua, tempat dan tanggal lahir, kartu tanda penduduk (KTP), dan cara mendapatkan KTP.

"Rindi bekerja sama dengan PT Cut Sari Asih Cabang Medan, Sumatera Utara," kata Abast.

Ia mengungkapkan, Rindi adalah pekerja alih daya PT Angkasapura Suport yang direkrut sejak 2014. Namun, ia juga dikenal sebagai agen perekrut TKI yang dijalankan sejak awal Januari 2015 hingga Juli 2016. Dalam kurun waktu itu, ia bersama jaringannya mengirim 1.573 TKI ke luar NTT. Dari kiprahnya itu, ia mengumpulkan uang Rp.1,6 miliar.

Menurut Abast, 13 orang ditetapkan sebagai tersangka, termasuk Rindi. Mereka ditahan di tahanan Kantor Polres Kota Kupang, Polda NTT, dan Polres Kabupaten Kupang. Mereka ditahan tersebar karena ruang tahanan terbatas dan menghindari dugaan persekongkolan di antara mereka dalam proses penyidikan.

Ungkap Tuntas

Ketua Komisi V DPRD NTT Winston Rondo meminta kasus itu harus diungkap sampai tuntas. Selain pelaku perekrutan yang ada di NTT, perusahaan perekrut dan agen-agen perekrut di luar NTT, termasuk Malaysia, harus dibongkar. Penangkapan dan proses hukum terhadap para pelaku diharapkan dapat membuat efek jera bagi mereka.

"Dalam delapan bulan terakhir, 27 TKI ilegal asal NTT meninggal di Malaysia atau rata-rata setiap bulan tiga orang. Jumlah ini terdata resmi di Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI) NTT. Itu belum termasuk TKI yang dikirim secara diam-diam, tanpa pengetahuan BP3TKI," kata Rondo.

Ketua Divisi Hukum dan Perdagangan Manusia Yayasan Perkumpulan Inisiatif dan Advokasi Rakyat NTT, Paul SinlaEloE, mengemukakan kasus kematian Adolfina Abuk (23), warga Kabupaten Timor Tengah Utara pada Mei 2016, dan Yufrinda Selan (20), warga Kabupaten Timor Tengah Selatan, Juni 2016. Mereka meninggal secara tak wajar di Malaysia. Jenazah mereka dikirim ke kampung halaman dengan sebagian organ tubuh hilang.

Kasus itu, menurut Paul, seharusnya diproses sampai di tingkat pengadilan. Kedua korban direkrut oleh orang berinisial JP dan AS. Keduanya pernah dipanggil dan diselidiki penyidik Kejaksaan Tinggi NTT. Namun, berkas perkara mereka dikembalikan dengan alasan belum memenuhi unsur formil dan materiil.

"Tiga kali jaksa mengembalikan berita acara pemeriksaan (BAP) keduanya kepada polisi dengan alasan belum memenuhi unsur hukum. Beberapa kali kepolisian menahan dan membebaskan kedua pelaku dengan alasan masa penahanan selesai. Sebaiknya dua lembaga ini menggelar perkara bersama untuk memperjelas status hukum JP dan AS," kata Paul.

Kegiatan kedua orang itu terkait perdagangan manusia di NTT, ungkap Paul, menjadi rahasia umum di daerah itu. Selain JP dan AS, ada pula perekrut lain, seperti laki-laki berinsial EL. Kasus EL pernah ditangani penyidik Polda NTT, tetapi kemudian dibebaskan dengan alasan tidak cukup bukti.

Mereka, lanjut Paul, masih merekrut TKI secara ilegal dan diduga telah membangun jaringan baru.

"Masyarakat dan relawan siap membantu polisi dan jaksa untuk mengungkap kasus perdagangan manusia NTT sampai tuntas. Pengungkapan terlalu berlarut-larut meskipun pemerintah daerah sudah membentuk satuan tugas penanggulangan perdagangan manusia, yang melibatkan berbagai unsur, termasuk polisi dan jaksa," ujarnya. (KOR)