Paul
SinlaEloE: PELANTIKAN PEJABAT ADALAH SAKRAL DAN BERMARTABAT
https://www.zonalinenews.com/2019/03/28990/,
Sabtu, 16 Maret 2019
Zonalinenews-Kupang,- Aktivis PIAR NTT, Paul SinlaEloE mengatakan pelantikan
pejabat untuk menduduki suatu jabatan publik adalah suatu peristiwa yang
“sakral” dan bermatabat.
Apalagi upacara pelantikan melibatkan institusi agama dan institusi negara. Untuk itu, upacara pelantikan harus dipersiapkan secara matang.
“Normalnya tidak boleh dilakukan diluar hari kerja dan tidak “menggangu” hari ibadah dari setiap agama,” demikian ditandaskannya kepada awak media Sabtu 16 Maret 2019 berkaitan dengan berita GMIT “Tolak” Pelantikan Bupati dihari minggu.
Paul menambahkan, dalam mempersiapkan upacara pelantikan, institusi negara tidak boleh “merendahkan” institusi agama dengan mengabaikan hari ibadah dari pejabat yang akan dilantik.
Sebab katanya, Pejabat yang akan dilantik untuk menduduki suatu jabatan publik, idealnya harus dapat pengembalaan dari institusi agama yang akan mengutus tokoh agama untuk menjadi pendamping dari pejabat pada saat pelantikan.
“Hal ini diharapkan agar pejabat yang akan memangku suatu jabatan publik bisa lebih siap dan berkualitas. Maksudnya, siap mental secara rohani dalam menjalankan pemerintahan pada jabatannya yang akan diemban,”.
“Karena, tokoh agama yang mendamping pejabat pada saat pelantikan dapat menjadi “guru spiritual” dan teman konsultasi dari pejabat dimaksud pada saat pengambilan kebijakan demi kesejahteraan rakyat,” tegasnya.
Dijelaskannya lagi, gagasan seperti ini juga karena bertolak dari realita bahwa hubungan antara tokoh agama yang mendampingi pejabat saat pelantikan dengan pejabat yang dilantik hanya sebatas hubungan serimonial sesaat.
“Dampaknya dalam menjalankan roda pemerintahan banyak pejabat publik yang terlibat kasus KKN dan kasus hukum lainnya,” ungkap Paul.
Sebelum diberitakan, Ketua Majelis Sinode Gereja Masehi Injili Di Timur (GMIT), Pdt. Mery Kolimon meminta ketiadaan aktivitas pelantikan Bupati dan Wakil Bupati di hari minggu 17 Maret 2019 pagi dikarenakan akan menggangu aktivitas ibadah umat kristiani.
“Hari kerja pemerintah secara resmi di republik Indonesia itu, hari senin sampai jumat. hari minggu merupakan hari Ibadah umat kristen,” tandas Mery.
Lebih awal ketika ditanyakan apa tata acara GMIT perbolehkan pendeta mendampingi pelatikan pejabat di hari minggu dirinya mengaku kaget bila hal itu sampai terjadi.
“Itu tidak boleh dilakukan, Urgensi apa?. Ini juga sesuai keyakinan iman keprcayaan sangat menggangu hari ibadah imat kristiani. Sebaiknya aktivitas pemerintahan dilakukan pada hari kerja saja, bukan hari ibadah,” tegas Mery.
Sementara Pelantikan ini merupakan kedua kalinya Gubernur Provinsi NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat melantik Bupati dan Wakil Bupati di hari minggu. Latar belakang dilakukan pelantikan pada hari minggu adalah tugas pemerintahan tidak di batasi oleh waktu, bekerja 24 jam.
”Bapak Gubernur melantik pada hari minggu. Di balik itu ada pesan bahwa yang namanya membangun NTT, mengembangkan kemampuan, kesejahteraan rakyat tidak di batasi oleh waktu. Apakah hari minggu atau hari-hari lain itu pesan utamanya.” Demikian diungkapkan Kepala Biro Humas Setda Propinsi NTT, Marius Ardu Jelamu ketika dikonfermasi wartawan di ruang kerjanya Jumat 14 Maret 2019 pukul 14.30 wita, soal pelantikan Bupati dan Wakil Bupati yang akan dilaksanakan Minggu 17 Maret 2019 mendatang.
Lanjutnya, masyarakat atau undangan atau keluarga yang akan mengikuti acara pelantikan itu sudah bisa menyesuaikan jadwal ibadah.
”Ada yang pagi, ada yang siang dan ada yang sore hari,” tutur Jelamu. (*tim-Geo).
