2017 DPRD NTT Hanya Bisa Hasilkan Perda Terkait Uang

2017 DPRD NTT HANYA BISA HASILKAN
PERDA TERKAIT UANG

http://www.zonalinenews.com/2018/02/2017-dprd-ntt-hanya-bisa-hasilkan-perda-terkait-uang/, Rabu, 14 Februari 2018

Zonalinenews- Kupang, - Peraturan Daerah (Perda) Provinsi merupakan salah satu produk hukum yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.

Dalam proses pembangunan di daerah miskin seperti NTT, idealnya Perda yang dihasilkan oleh Legislatif dan Eksekutif harus bersentuhan langsung dengan kesejahteraan rakyat. Ironisnya di NTT pada Tahun 2017 para pengambil kebijakan hanya mampu menghasilkan 15 Perda yang dibutuhkan juga yang bersentuhan langsung dengan kesejahteraan rakyat. Demikianlah argumen yang disampaikaon oleh, Paul SinlaELoE yang merupakan Koordinator Divisi Anti Korupsi PIAR NTT, kepada zolinenews, Rabu 14 Februari 2018, di OCD Beach Caffe & Hostel Lasiana Kota Kupang.

Menurut Paul, warga NTT lebih butuh Perda yang bersentuhan langsung dengan kesejahteraan rakyat, tapi anehnya Legislatif NTT 2017 lebih fokus untuk menghasilkan perda terkait dengan uang. Dari 15 perda yang dihasilkan tahun 2017, terdpat 4 Perda yang terkait dengan pengelolaan keuangan dan 9 perda lainnya yang berhubungan dengan bagaimana membuat kebijakan di NTT mengambil uang dari rakyat melalui pajak dan retribusi. Sedangkan 2 perda lainnya adalah Perda penyelenggaran kearsipan dan pengaturan tata cara penyusunan program pengaturan daerah.

"Tidak ada perda yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan rakyat, menunjukkan bahwa pergumulan rakyat tidak digubris oleh pihak yang diberi kewenangan oleh negara untuk membuat kebijakan di NTT," ucapnya.

Paul menambahkan, hadirnya perda tentang penyelenggaran kearsipan dan perda tata cara membuat program pengaturan peraturan daerah tahun 2017 menunjukkan legislatif dan eksekutif baru membahas tentang pengarsipan setelah beberapa gedung pemrintah provinsi NTT dibakar.

“Hal ini menunjukkan bahwa salama ini kebijkan yang dihasilkan tidak berkontibusi untuk pembangunan hukum di NTT yang terencana, terpadu, sistimmatis dan berkelanjutan”, kata Paul.

Paul juga sangat kecewa dengan kinerja DPRD NTT yang tunjangan selalu mengalami peningkatan, tetapi tidak dibarengi dengan kinerja yang berpihak pada rakyat. (* Tim)