MASYARAKAT FLOTIM “GUGAT”
PERJALANAN BUPATI CS KE PORTUGAL
http://www.zonalinenews.com/2015/02/masyarakat-flotim-gugat-perjalanan-bupati-cs-ke-portugal/,
Sabtu, 21 Februari 2015
Noben menuturkan, perjalanan yang dilakukan Bupati
bersama rombongannya keluar negeri hanya menghabiskan uang rakyat. Sebaiknya
uang tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat Flotim yang sedang
merintih dan memohon bantuan. Tidak ada manfaat dari kunjungan tersebut.
Noben melanjutkan, Pemerintah Flotim semestinya jeli
melihat penderitaan masyarakat sekarang ini. Dimana angka tingkat kekerasan
dalam rumah tangga dan kekerasan terhadap perempuan semakin tinggi dibanding
tahun- tahun sebelumnya, sehingga dana yang dikeluarkan untuk bertamasya ke
Portugal sebaiknya digunakan untuk mensosialisasikan Undang – Undang Kekerasan
Terhadap Anak dan Kekerasan Rumah Tangga (KDRT). Hal ini sangat penting dalam
upaya menekan kekerasan terhadap perempuan dan anak di daerah ini.
“jika benar kunjungan tersebut berkaitan dengan
Pariwisata maka, itu sangat disayangkan. Saya katakan demikian, karena obyek
wisata yang ada sekarang tidak diperhatikan serius oleh Pemerintah. Untuk apa
pergi ke Portugal kalau aset Pariwisata tidak dibenahi secara baik?” tanya
Noben dengan kesal.
Hal senada juga disampaikan Orang Muda Flotim ,
Fransiskus Keban kepada Zona Line News, yang menyatakan, bahwa perjalanan
Bupati, Ketua DPRD, Uskup dan Kepala Dinas Pariwisata ke Portugal, sah-sah saja
jika Kepala Daerah bepergian keluar daerah, untuk urusan yang sangat mendesak.
Namun jika hanya mau menjalin kerjasama dengan pihak Portugal terkait Sister
City, ini menjadi soal.
“Kita tidak serta merta bangun kerja sama jika, pihak
kita belum siap secara mental apalagi soal infrastruktur. Apalagi kita berupaya
menyandingkan kota kita dengan Qurem yang unggul dalam segala hal. Ini
merupakan tindakan konyol dan tidak bermanfaat. Ibarat berperang tanpa
mempersiapkan perlengkapan perang”, tutur Frans.
Lanjut Frans, bayangkan aset Pariwisata kita yang
pernah menjadi kebanggaan dan model Kota, seperti Pemandian Air Panas saja
tidak diurus dengan baik, bagaimana mungkin dapat dikatakan kota kembar? Ini
suatu lelucon yang sedang diciptakan Pemerintah, dan bisa saja ada kepentingan dibalik
semua ini.
“Persoalan yang tidak pernah ada solusi yang dialami
masyarakat Flotim selama ini yakni air, listrik, tarif kendaraan, dan lain
sebagainya yang dianggap Pemerintah biasa-biasa saja padahal ini memiliki nilai
urgensitas yang tinggi karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Saya ambil
contoh soal tarif kendaraan, hingga sekarang saja belum ada SK resmi dari
Bupati mengenai tarif kendaraan sehingga tarif kendaraan sejauh ini masih
berlaku normal, padahal kita tahu harga BBM telah diturunkan. Oleh karenanya,
saya yang juga merupakan salah satu masyarakat meminta klarifikasi pemerintah
terkait tujuan perjalanan ke portugal dan biaya perjalanan. Hal ini untuk
menjaga tidak ada opini liar yang berkembang di masyarakat. Saya mengharapkan
agar Legislatif dan Eksekutif terbuka, dan tidak ada dusta diantara dua lembaga
ini dan masyarakat Flotim pada umumnya,”tegas Frans.
Menyikapi hal tersebut anggota DPRD Flotim Mikhael
Mike Hayon angkat bicara ketika dihubungi pertelpon menuturkan, perjalanan Bupati
ke Portugal didaerah Qurem patut dipertanyakan, karena Pemerintah tidak
menjelaskan secara detail MOU yang telah ditandatangai bersama. Bisa jadi
perjalanan Pemerintah ke Portugal hanya menghabiskan anggaran diakhir masa
jabatan.
“Saya lihat perjalanan pejabat ke Qurem- Portugal
merupakan pelisiran diahkir jabatan. Ibaratnya pertandingan bola kaki Liga
champions dimana pemain bertandang ke kandang lawan, maupun sebaliknya. Tidak
ada output yang dihasilkan, selama kontrak kerja disepakati bersama.Malah menelan
anggaran yang sangat besar dan terkesan mahal, sehingga DPRD akan memanggil
Bupati setelah kembali dari Potugal untuk mempertanggungjawabkan perjalannya
bersama rombongannya, ” ungkapnya.
Sementara itu Wakil Bupati Valentinus Tukan yang
dimintai tanggapan mengenai perjalanan Bupati, cs enggan memberikan komentar,
dan meminta kepada awak media menunggu sampai kembalinya Bupati ke Larantuka.
Hal senada pun disampikan Wakil Ketua DPRD Flores Timur Matias Werong Enai
ketika hendak diwawancarai media ini.
Melihat persoalan ini, Koordinator Divisi Anti Korupsi
PIAR NTT, Paul SinlaEloE, Sabtu 21 Februari 2015 ketika dikonfermasi via telpon
menegaskan, suatu MOU yang pemrintah idealnya diketahui pihak legislatif, jika
MOU itu tidak diketahui seluruh wakil rakyat di Flotim, maka patut
dipertanyakan kepentingan dibalik penendatanagan MOU tersebut.
“Pihak DPRD Flotim Harus
melakukan dengar pendapat, dengan pihak Eksekutif dalam hal ini memanggail
Bupati Flotim, untuk menjelaskan keberangkatannya ke portugal dan menjelaskan
isi MOU kepada Rakyat melalui wakilnya yang ada di parlemen”, ujar Paul.(*polce/A1)
